Parlemen Pemuda oleh Indonesian Parliamentary Center
Indonesian
Parliamentary Center merupakan organisasi non pemerintahan, dibentuk pada
8 Juli 2005, yang bertujuan mendukung perkembangan lembaga legislatif di
Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. Parliamentary Center didirikan
oleh personil yang berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) sejak era jatuhnya pemerintahan Soeharto dan juga berpengalaman
dalam penguatan DPR dalam kerangka konstitusi yang telah diperbaharui.
Parliamentary
Center bertujuan untuk mengkaji perlunya perubahan struktur di DPR dalam
menyusun dan mengesahkan legislasi, pengawasan dan pengesahan anggaran
nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah. Kunci dalam menjalankan
fungsi-fungsi ini adalah kemampuan berinteraksi dengan warga negara.
Visi
Sebuah lembaga
legislatif yang mandiri, terbuka, bertanggungjawab, dan berkembang, dengan cara
memberikan sumber daya dan layananan yang memadai bagi anggota dewan agar
anggota menjadi terhubung, mendapatkan informasi, dan mampu merespon kebutuhan
masyarakat.
Misi
Mendorong
parlemen yang lebih representatif dan efisien, yang dapat menghasilkan produk
legislasi berkualitas, menyusun anggaran nasional dengan cermat, dan melakukan
pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.
Program Parlemen
Pemuda (Youth Parliament)
Melalui program
ini, Indonesian Parliamentary Center, berupaya memperkenalkan kepada generasi
muda susunan dan struktur lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun
lokal.
Materi program
ini antara lain pelatihan tentang demokrasi, pentingnya lembaga legislatif,
serta simulasi sidang komisi dan paripurna. Salah satu tujuan program ini
adalah menunjukkan pentingnya lembaga legislatif dan bagaimana lembaga ini
dapat berubah untuk memberikan menanggapi perlunya perubahan dan Indonesia yang
lebih demokratis.
Setelah
mengikuti program ini, peserta dapat melakukan magang selama 3 - 6 bulan baik
di lembaga legislatif pusat maupun daerah. Kesempatan ini terbuka bagi mahasiswa/i
di seluruh Indonesia.
Saat ini IPC
tengah mengembangkan metode pelatihan yang sama bagi kader muda partai politik.
Dengan upaya ini, IPC berharap bisa berproses bersama dengan kader muda partai
untuk memahami mekanisme pengambilan keputusan publik. Di samping itu,
alternatif support bagi anggota legislastif bisa didapatkan dari dalam
partainya masing-masing.
Program
kerjasama dengan NDI
- Program Penguatan Legislatif di tingkat nasional
- Penyebarluasan informasi dan diskusi hasil riset NDI tentang Reformasi DPR
- Penelitian komparatif bagi Badan Kehormatan DPR
- Diskusi publik dengan akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang tertarik dengan reformasi legislatif di Indonesia
- Kerjasama dengan P3DI tentang metodologi riset
- Penelitian komparatif untuk mendukung reformasi Tata Tertib DPR RI
- Riset dan analisa tentang struktur legislasi (UU Susduk)
Program
Advokasi UU
Sebagai sebuah
strategi dan alternatif cara untuk melakukan reformasi parlemen adalah
melakukan perubahan kelembagaan parlemen, serta memperkuat kapasitas
kelembagaan parlemen. Sebab salah satu faktor kinerja parlemen belum maksimal
bekerja adalah hambatan kelembagaan. Misalnya, belum maksimalnya kerja alat
kelengkapan karena sistem pendukung yang ada tidak memadai.
Dengan
pertimbangan melakukan reformasi kelembagaan, IPC juga melakukan aktifitas
advokasi Undang-Undang yang mengatur parlemen secara kelembagaan, seperti
advokasi perubahan UU Susduk, bersama dengan NGO lain dalam koalisi.
IPC juga secara
aktif memberikan masukan kepada Baleg DPR RI untuk perubahan Tata Tertib DPR RI
2009 – 20014.
Selain itu, IPC
membantu ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dalam beberapa
pelatihan bagi anggota DPRD Kabupaten.
Sebagai bentuk
komitmen terhadap isu transparansi dan pelayanan dasar bagi masyarakat, IPC
aktif terlibat dalam koalisi NGO untuk advokasi UU KIP dan UU Pelayanan Publik.
Dalam dua koalisi tersebut, posisi IPC sebagai tim perumus yang bertugas
menyusun rumusan alternatif dan menyampaikannya secara aktif dan melakukan
diskusi secara kontinyu dengan staff ahli DPR yang bertugas membantu Panitia
Khusus maupun komisi yang sedang melakukan pembahasan sebuah RUU.
Indonesian
Parliamentary Center bekerja dalam bidang pelatihan, riset, dan pengembangan
database untuk pengembangan kapasitas dan reformasi institusi parlemen.
Pengalaman
Personil dalam Bekerja dengan DPR/DPRD
- Anggota Koalisi LSM dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebagai bagian dari koalisi, personil Parliamentary Center memberikan dukungan kepada Baleg DPR dan Komisi I DPR dengan memberikan draft RUU alternatif versi masyarakat sipil.
- Anggota Koalisi LSM untuk Reformasi Badan legislasi dan badan legislasi daerah
- Membantu anggota dewan lokal dalam hal legal drafting dan analisa anggaran.
-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar