Parlemen Pemuda Kota Tangerang Selatan

Parlemen Pemuda oleh Indonesian Parliamentary Center

Indonesian Parliamentary Center merupakan organisasi non pemerintahan, dibentuk pada 8 Juli 2005, yang bertujuan mendukung perkembangan lembaga legislatif di Indonesia baik di tingkat nasional maupun lokal. Parliamentary Center didirikan oleh personil yang berpengalaman dalam pengawasan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak era jatuhnya pemerintahan Soeharto dan juga berpengalaman dalam penguatan DPR dalam kerangka konstitusi yang telah diperbaharui.

Parliamentary Center bertujuan untuk mengkaji perlunya perubahan struktur di DPR dalam menyusun dan mengesahkan legislasi, pengawasan dan pengesahan anggaran nasional, juga pengawasan kinerja pemerintah. Kunci dalam menjalankan fungsi-fungsi ini adalah kemampuan berinteraksi dengan warga negara.

Visi

Sebuah lembaga legislatif yang mandiri, terbuka, bertanggungjawab, dan berkembang, dengan cara memberikan sumber daya dan layananan yang memadai bagi anggota dewan agar anggota menjadi terhubung, mendapatkan informasi, dan mampu merespon kebutuhan masyarakat.

Misi

Mendorong parlemen yang lebih representatif dan efisien, yang dapat menghasilkan produk legislasi berkualitas, menyusun anggaran nasional dengan cermat, dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah.

Program Parlemen Pemuda (Youth Parliament)

Melalui program ini, Indonesian Parliamentary Center, berupaya memperkenalkan kepada generasi muda susunan dan struktur lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Materi program ini antara lain pelatihan tentang demokrasi, pentingnya lembaga legislatif, serta simulasi sidang komisi dan paripurna. Salah satu tujuan program ini adalah menunjukkan pentingnya lembaga legislatif dan bagaimana lembaga ini dapat berubah untuk memberikan menanggapi perlunya perubahan dan Indonesia yang lebih demokratis.

Setelah mengikuti program ini, peserta dapat melakukan magang selama 3 - 6 bulan baik di lembaga legislatif pusat maupun daerah. Kesempatan ini terbuka bagi mahasiswa/i di seluruh Indonesia.

Saat ini IPC tengah mengembangkan metode pelatihan yang sama bagi kader muda partai politik. Dengan upaya ini, IPC berharap bisa berproses bersama dengan kader muda partai untuk memahami mekanisme pengambilan keputusan publik. Di samping itu, alternatif support bagi anggota legislastif bisa didapatkan dari dalam partainya masing-masing.

Program kerjasama dengan NDI

• Program Penguatan Legislatif di tingkat nasional
• Penyebarluasan informasi dan diskusi hasil riset NDI tentang Reformasi DPR
• Penelitian komparatif bagi Badan Kehormatan DPR
• Diskusi publik dengan akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang tertarik dengan reformasi legislatif di Indonesia
• Kerjasama dengan P3DI tentang metodologi riset
• Penelitian komparatif untuk mendukung reformasi Tata Tertib DPR RI
• Riset dan analisa tentang struktur legislasi (UU Susduk)

Program Advokasi UU

Sebagai sebuah strategi dan alternatif cara untuk melakukan reformasi parlemen adalah melakukan perubahan kelembagaan parlemen, serta memperkuat kapasitas kelembagaan parlemen. Sebab salah satu faktor kinerja parlemen belum maksimal bekerja adalah hambatan kelembagaan. Misalnya, belum maksimalnya kerja alat kelengkapan karena sistem pendukung yang ada tidak memadai.

Dengan pertimbangan melakukan reformasi kelembagaan, IPC juga melakukan aktifitas advokasi Undang-Undang yang mengatur parlemen secara kelembagaan, seperti advokasi perubahan UU Susduk, bersama dengan NGO lain dalam koalisi.

IPC juga secara aktif memberikan masukan kepada Baleg DPR RI untuk perubahan Tata Tertib DPR RI 2009 – 20014.

Selain itu, IPC membantu ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) dalam beberapa pelatihan bagi anggota DPRD Kabupaten.

Sebagai bentuk komitmen terhadap isu transparansi dan pelayanan dasar bagi masyarakat, IPC aktif terlibat dalam koalisi NGO untuk advokasi UU KIP dan UU Pelayanan Publik. Dalam dua koalisi tersebut, posisi IPC sebagai tim perumus yang bertugas menyusun rumusan alternatif dan menyampaikannya secara aktif dan melakukan diskusi secara kontinyu dengan staff ahli DPR yang bertugas membantu Panitia Khusus maupun komisi yang sedang melakukan pembahasan sebuah RUU.

Indonesian Parliamentary Center bekerja dalam bidang pelatihan, riset, dan pengembangan database untuk pengembangan kapasitas dan reformasi institusi parlemen.

Pengalaman Personil dalam Bekerja dengan DPR/DPRD

•  

• Anggota Koalisi LSM dalam RUU Kebebasan Memperoleh Informasi, Sebagai bagian dari koalisi, personil Parliamentary Center memberikan dukungan kepada Baleg DPR dan Komisi I DPR dengan memberikan draft RUU alternatif versi masyarakat sipil.
• Anggota Koalisi LSM untuk Reformasi Badan legislasi dan badan legislasi daerah
• Membantu anggota dewan lokal dalam hal legal drafting dan analisa anggaran.
•  
•  
•  
• 
  
  
  
  
• 
  
  
  
  

PLP2K-BK di Kota Tangerang Selatan

                 PLP2K-BK di Kota Tangerang Selatan
 

Gambaran Umum Kecamatan Setu

Kecamatan Setu memiliki luas wilayah sebesar 14,8 Km² atau hanya 10,06% dari luas Kota Tangerang Selatan. Kecamatan Setu terdiri dari 1 Kelurahan dan 5 Desa dengan 170 RT dan 36 RW. Jumlah penduduknya pada tahun 2010 sebanyak 66.225 jiwa terdiri dari 17.092 KK dengan tingkat kepadatan 4.475 jiwa/km². Dengan laju pertumbuhan penduduk 5,06%.

Kondisi Morfologis Kecamatan Setu

Sebagai generator kawasan adalah kawasan industri, kawasan Puspiptek dan kampus ITI dengan sepanjang koridor jalan utama sebagai fungsi perdagangan dan jasa. Pola Jalan Utama berbentuk grid. Infrastruktur  utama telah berkembang baik (jalan lingkungan sebagian besar sudah dipaving).  Bagian utara dan selatan sebagian besar telah terbangun, bagian Barat masih banyak lahan kosong. Sebagian penghuni adalah pendatang,  Tingkat perekonomian beragam sedangkan penduduk asli tersebar dan berbaur terutama di sisi utara, barat dan timur kawasan dominasi fungsi ruang adalah  rumah tinggal , kontrakan dan fasilitas penunjang lainnya.

Penggunaan lahan di kecamatan ini di dominasi oleh Kawasan industri (Tekno park BSD), Kampus ITI, Puspiptek, serta beberapa perumahan besar dan kecil (kluster) dan permukiman warga. Adanya kawasan industri membuat banyaknya tanah yang didirikan menjadi rumah kontrakan. Kegiatan pertanian sudah tidak banyak dijumpai. Warga banyak yang bekerja di bidang perdagangan dan jasa, PNS, buruh bangunan, penjual pasir, pengojek, buruh harian pengangkut pasir, peternak ayam, peternak kambing dan usaha lainnya.

Kemiringan lahan di Kecamatan Setu pada beberapa wilayah termasuk daerah yang landai dengan kemiringan lahan 0-3% dan sebagian lagi kemiringan lahannya 3-8%. Banyak sekali bekas galian tanah yang sudah tidak terpakai lagi dan akhirnya menjadi kubangan hingga saat ini. Pada saat hujan kubangan ini menjadi penampungan air.

Kondisi Perumahan dan Permukiman di Kecamatan Setu

Kondisi perkembangan perumahan di Kecamatan ini cukup pesat karena banyak sentra kegiatan yang semakin berkembang. Perumahan kluster kecil juga banyak tumbuh, namun biasanya bukan warga asli kecamatan Setu yang tinggal di sana kebanyakan pendatang dari luar kecamatan atau wilayah lain. Kondisi permukiman warga asli setempat beragam. Ada yang sudah cukup baik bertembok dan bahkan berlantai dua, namun ada juga yang masih berdinding setengah bilik dan berlantai plesteran pada beberapa lingkungan

Gambaran Umum Desa Kademangan

Desa Kademangan secara wilayah kepemerintahannya terdiri dari 7 Rukun Warga (RW) dan 57 Rukun Tetangga (RT) dengan rincian sebagai berikut :

RW 01 terdiri dari 6 RT yaitu wilayah non-perumahan, RW 02 terdiri dari 7 RT yaitu 6 RT wilayah non-perumahan dan 1 RT Perumahan Pinang mas, RW 03 terdiri dari 8 RT yaitu 6 RT wilayah non-perumahan dan 2 RT Perumahan Villa Tekno, RW 04 terdiri dari 21 RT yaitu wilayah perumahan Batan Indah, RW 05 terdiri dari 6 RT yaitu wilayah perumahan Amarapura, Rw 06 terdiri dari 5 RT yaitu wilayah perumahan Griya Serpong, RW 07 terdiri dari 4 RT yaitu wilayah perumahan Puri Sentosa.

Kondisi Morfologis Desa Kademangan

Desa Kademangan mengisi 14% dari total luas Kecamatan setu. Berada pada ketinggian 68 dpl dan merupakan wilayah yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah desa/kelurahan lainnya. Desa ini adalah desa dengan kepadatan tertinggi dibanding desa lainnya karena menjadi konsentrasi kompleks perumahan. Namun masih banyak juga rumah tidak layak huni. Pada Desa Kademangan terdapat banyak bekas galian yang lokasinya tersebar di semua wilayah desa. Kondisi saluran drainase tidak saling terintegrasi dan rawan Banjir. Kondisi sebagian besar jalan lingkungan sudah baik (paving blok) dan sudah ada TPST tapi hanya menampung sampah yang berasal dari perumahan saja.

Kondisi Demografis Desa Kademangan

Luas Wilayah Desa Kademangan adalah 2.06 Km²  atau sekitar 206 ha. Jumlah penduduknya adalah 18.858 dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 9.756 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 9.102. Adapun jumlah Kepala Keluarga sebanyak  4.977.

Kondisi Perumahan dan Permukiman di Desa Kademangan

kondisi masyarakatnya heterogen, dihuni beragam suku dari berbagai daerah di Indonesia. Para pendatang biasanya tinggal di perumahan-perumahan sementara warga asli tinggal dan tersebar di permukiman (kampung).

Adanya kawasan industri, Kampus ITI dan Puspiptek membuat berjamurnya perumahan dan rumah sewa petak/kontrakan/kost-an. Dengan demikian memicu juga tumbuhnya perdagangan dan jasa (warung makan, ruko, bengkel, toko sembako, toko material, ada juga usaha bangunan yang hanya menjual pasir dan batu kali saja).

A.        Identifikasi Permasalahan

Perumahan dan Permukiman Kumuh di Wilayah Perencanaan

            Delineasi Wilayah Perencanaan          

Penentuan delineasi wilayah perencanaan berdasarkan kepada permasalahan lingkungan serta kebutuhan PSU.

             Delineasi wilayah perencanaan

Luas wilayah perencanaan adalah 15,1 Ha. Dimana luasan ini termasuk dalam keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor : 648/kep.375-Huk/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Lokasi  Lingkungan Perumahan dan permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan.

            Delineasi wilayah penanganan

Luasan wilayah penanganan adalah sebesar 11,8 Ha. Wilayah penanganan ini diantaranya adalah wilayah RT 01/01, RT 02/01 dan RT 05/01 juga sebagai lokasi yang memiliki beberapa rumah tidak layak huni sebanyak 18 unit.

kedudukan dan Peran Wilayah Perencanaan dalam Sistem Tata Ruang Wilayah

Kedudukan dan peran wilayah perencanaan dalam struktur ruang adalah sebagai SPK II yang memiliki fungsi sebagai perkantoran pemerintahan, dan perumahan kepadatan sedang.

Historis kekumuhan di Wilayah Perencanaan

Wilayah perencanaan yang posisinya geografisnya berada di pojok bawah Kota Tangerang Selatan mengalami kelambatan pengaruh perkembangan pembangunan baik secara fisik maupun bidang lainnya. Pengaruh spread effect dari wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang atau dari daerah Bogor tidak banyak. Jadi dapat dikatakan selama ini perkembangan wilayah perencanaan berjalan dengan alami dan lambat. Akhirnya hal ini juga berpengaruh kepada perkembangan fisik perumahan masyarakatnya. Termasuk dalam kategori perdesaan dan memang masih banyak rumah yang tidak layak huni atau dapat dikatakan kumuh bila disejajarkan dengan rumah-rumah yang ada di kecamatan lain di Kota Tangerang Selatan.

Kondisi Demografi di Wilayah Perencanaan

Penduduk di wilayah perencanaan adalah penduduk campuran dari penduduk yang sudah lama tinggal di sini dan penduduk pendatang baik yang pindah dan membuat rumah serta mereka pendatang yang mengontrak dirumah sewa/kontrakan. Jumlah penduduk pada wilayah perencanaan sebesar 1.860 jiwa terdiri dari 602 KK dan 352 unit rumah.

 Kondisi morfologi wilayah perencanaan

Wilayah perencanaan terutama di wilayah RW 01 ini adalah juga daerah rawan banjir karena lokasinya yang landai dan banyak kubangan air bekas galian tanah yang tidak dipergunakan lagi. Tidak adanya saluran mengakibatkan mau tidak mau aliran air menuju ke kubangan tersebut. Kondisi saluran yang berkelok-kelok dan dangkal serta banyak sampah membuat air berjalan lambat pada saat hujan. Kondisi jalan lingkungan sudah cukup baik karena sudah banyak dipasang paving block baik yang berasal dari APBD maupun dari program PNPM perdesaan. Namun kondisi drainase masih buruk penanganannya. Selain tidak terdapat saluran yang saling terintegrasi  karena selalu dialirkan ke kubangan bekas galian. Jalur saluran pembuangan akhir juga tidak  dibangun dengan semestinya. Banyak sampah yang dibuang didepan dan halaman belakang rumah warga. Tidak ada pengangkutan sampah mereka lebih suka membakar sampahnya. Kondisi air tanah masih cukup baik, masyarakat masih bisa memkonsumsi air tanah untuk kebutuhan minum dan MCK.

           

Penggunaan lahan di wilayah perencanaan

Penggunaan lahan di wilayah perencanaan di dominasi oleh pengunaan untuk permukiman warga dan kegiatan lainnya seperti kios, rumah ibadah, rumah sewa/kontrakan, lahan kosong dan penggunaan lainnya seperti kandang ternak atau posyandu.

Kondisi Perumahan dan Permukiman di Wilayah Perencanaan

Kondisi perumahan dan permukiman di wilayah perencanaan sangat beragam. Ada rumah yang sudah bagus dan sudah memenuhi standar, namun masih juga ada rumah yang dindingnya setengah bilik dan ada beberapa rumah yang atapnya bocor parah dan tidak mampu diperbaiki.

Status Kepemilikan Lahan

            Status kepemilikan rumah juga beragam statusnya ada yang milik sendiri serta ada yang juga berupa warisan dari orang tuanya. Pada beberapa lingkungan terdapat banyak rumah sewa/kontrakan yang disewakan pemiliknya namun kadang pemiliknya bukan warga setempat lagi karena sudah diperjualbelikan tanahnya.

  

             Kondisi Perumahan (kualitas bangunan, tata letak, intensitas)

            Kondisi rumah penduduk di wilayah perencanaan adalah seperti layaknya rumah-rumah yang ada di perdesaan. Khusus untuk tipe rumah yang seperti ini atapnya sudah memakai genteng tapi terbuat dari bahan genteng yang rapuh dan mudah pecah/bocor, dindingnya ada yang masih campuran setengah tembok dan setengah bilik sementara lantainya ada yang sudah memakai ubin tapi ada juga yang masih berupa plesteran.

Kondisi PSU Dasar di Wilayah Perencanaan

            Kondisi Jalan Lingkungan

            Kondisi jalan lingkungan sudah cukup baik sudah banyak jalan lingkungan yang memakai paving blok yang dipasang oleh program PNPM atau program lainnya.

            Kondisi Drainase Lingkungan

            Kondisi saluran drainase tidak saling terintegrasi sering terlihat putus pada beberapa ruas saluran. Selain itu berkelok-kelok dan tidak tertutup membuat banyak sampah masuk ke saluran dan menambah sedimentasi saluran hingga membuat banjir pada saat air meluap/hujan besar.

            Kondisi Sanitasi Lingkungan

            Untuk sanitasi pada tiap rumah terutama fasilitas MCK rata-rata sudah memiliki masing-masing.

            Kondisi Sistem Persampahan

            Untuk persampahan belum ditangani oleh masyarakat baik secara individu atau bersama-sama karena kebanyakan sampah dibuang di belakang atau di depan rumah mereka masing-masing. Tidak ada TPS atau tempat penampungan sampah bersama yang dikelola dan ditangani karena tidak ada yang mau tanahnya dijadikan TPS. Untuk TPST sebenarnya sudah ada di perumahan Griya Serpong namun hanya menampung sampah yang berasal dari perumahan saja.

           

Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

            Kondisi wilayah perencanaan yang masih perdesaan terlihat masih banyak ruang/tanah kosong sehingga walaupun belum ada yang secara resmi ditentukan tempat sebagai RTH tapi masyarakat merasa masih cukup nyaman dengan kondisi sekarang ini.

Kondisi Aktivitas Ekonomi di Wilayah Perencanaan

            Jenis Pekerjaan

Adanya kawasan industri, Kampus ITI dan Puspiptek membuat berjamurnya perumahan dan rumah sewa petak/kontrakan/kost-an. Dengan demikian memicu juga tumbuhnya perdagangan dan jasa (warung makan, ruko, bengkel, toko sembako, toko material, ada juga usaha bangunan yang hanya menjual pasir dan batu kali saja). Beberapa warga ada yang mempunyai mobil truk pengangkut pasir sehingga mereka kadang mendapatkan pekerjaan untuk membawa pasir dan bahan bangunan lainnya sementara warga sekitarnya mendapat pekerjaan dengan menjadi kuli angkut pasir.

            Pola Pendapatan

            Pola pendapatan hanya berasal dari pendapatan kepala keluarga atau suami kemudian pendapatan itu dipergunakan untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Namun bagi ibu-ibu yang mempunyai pendapatan lebih kadang ditemukan berjualan pakaian kepada tetangga sekitarnya dengan pembayaran dicicil/kredit perhari/perminggu.

            Pola Pengeluaran

            Pola pengeluaran biasanya hanya untuk keperluan dapur, keperluan anak sekolah dan membayar listrik serta bagi yang memiliki kendaraan roda dua biasanya mereka membayar juga cicilan setiap bulan dengan range cicilan 3 – 4 tahun dengan besar cicilan perbulan Rp. 300.000,- Rp.350.000,-.

Kondisi Sosial di Wilayah Perencanaan

            Kondisi sosial di wilayah perencanaan cukup baik dalam arti suasana perdesaan yang masih kental membuat kondisi interaksi sosial antar warga maupun dengan warga pendatang  berlangung baik. Komunikasi sesama warga unit lingkungan RT mudah dilakukan karena saling mengenal dengan baik satu dengan lainnya walaupun ada beberapa warga yang sulit diajak berinteraksi namun menurut ketua RT setempat sebenarnya mereka  bisa diajak berinteraksi dan berkomunikasi asal pendekatan dilakukan dengan baik dan menghormati hak-hak mereka sebagai warga.

            Kelembagaan Sosial yang ada

            Kelembagaan sosial yang ada di wilayah perencanaan secara resmi tidak ada tapi peran kelembagaan seperti ketua RT dan RW masih dominan dalam menyampaikan segala informasi yang di dapatkan dari hirarki kepemerintahan diatasnya yaitu pemerintahan Desa Kademangan.  Jika ada musibah seperti kematian atau lainnya upaya gotong royong dan saling membantu masih sering dilakukan warga.

            Warisan Budaya penduduk Setempat

            Tidak ada warisan budaya setempat yang ditemukan sebagai sesuatu yang spesifik khas daerah setempat. Kondisinya masih sama dengan daerah lainya di Kota Tangerang Selatan.

           

B.                      ANALISIS KEBUTUHAN PENANGANAN WILAYAH PERENCANAAN

 Analisis Kebutuhan Penanganan Perumahan di Wilayah  Perencanaan

Data data diatas dapat diketahui cakupan rumah layak huni yang ada pada wilayah penanganan adalah sebesar   : 334 unit / 352 unit x 100% =  95 % unit rumah termasuk kategori rumah layak huni, sedangkan sisanya sebanyak 5 % masuk kategori rumah tidak layak huni.  Untuk kebutuhan penanganan perumahan diketahui terdapat 18 unit rumah tidak layak huni yang berada di RT 01/01, RT 02/01 dan RT 05/01. Dari hasil survei lapangan kebanyakan rumah yang tidak layak huni ini tersebut atapnya bocor karena gentengnya yang rapuh dan mudah pecah, kemudian ada yang berdinding setengah bilik dan lantainya plesteran. Ada juga beberapa rumah yang bagian depannya memakai seng atau asbes serta bahan lain seadanya. Oleh karena itu jika kebutuhan penanganan perumahan berdasarkan kepada kondisi Aladin (atap, lantai dan dinding) maka secara material maka rumah-rumah tersebut memenuhi persyaratan sebagai rumah yang harus dtangani.

Analisis Kebutuhan Penanganan PSU Lingkungan di Wilayah  Perencanaan

Mengacu kepada Standar kebutuhan PSU maka berikut beberapa perhitungan kebutuhan akan PSU dapat diuraikan sebagai berikut :

1.         Kebutuhan akan taman bermain pada wilayah penanganan sebanyak 7 unit. Pada saat ini walaupun di wilayah penanganan masih banyak lahan kosong tempat bermain anak-anak namun ke depan harus dipersiapkan taman bermain yang resmi.

2.       Kebutuhan tempat sampah. Tempat sampah ini merupakan tempat pembuangan sementara sampah-sampah dari rumah yang diangkut oleh gerobak sampah dengan kapasitas angkut 2 m3, sampah diangkut 3 x 1 minggu (dari rumah ke bak sampah RW).

3.       Kebutuhan akan sarana penerangan jalan umum (PJU) pada wilayah penanganan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di lapangan yaitu dibutuhkan 10 buah PJU pada beberapa titik persimpangan dan ruas jalan lingkungan.

 

 Analisis Kebutuhan Penanganan Ekonomi di Wilayah  Perencanaan

Kebutuhan penanganan ekonomi di wilayah perencanaan antara lain yang dapat dilakukan adalah usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) karena ada beberapa warga terutama ibu-ibu yang mempunyai kegiatan memperjualbelikan pakaian (sandang) dengan cara pembayaran sistem kredit/cicil. Jadi bantuan permodalan dapat dilakukan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian keluarga sehingga tidak mengandalkan dari pendapatan suami saja. Ada juga beberapa rumah yang mempunyai ternak seperti kambing dan sapi tentunya jadi salah satu penghasilan keluarga mereka oleh karena itu kedepan sektor perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sudah harus masuk membantu lebih banyak lagi dengan memberi kemudahan kredit dengan bunga rendah kepada ibu-ibu dan para pemilik ternak.

Analisis kebutuhan Penanganan Sosial di Wilayah  Perencanaan

Penanganan yang sifatnya sosial di wilayah perencanaan antara lain dapat dilakukan seperti penyuluhan  untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanganan sampah karena selama ini sampah dari rumah-rumah hanya dibuang ke halaman depan dan belakang rumah mereka. Oleh karena itu perlu pendekatan kemasyarakatan yang kontinu agar mengerti mengenai pentingnya penanganan soal sampah ini.  

Analisis Hasil Community Action Plan

              Beberapa hasil CAP yang didapatkan dari rembug warga antara lain :

1.        Pembangunan saluran drainase sepanjang sebelah kiri jalan Hutama Karya

2.       Pembangunan saluran drainase lingkungan RT 01, RT 02 dan RT 05 semuanya di RW 01.

3.       Pemasangan lampu penerangan jalan tenaga matahari (PJU)

4.       Penanganan sampah (pengangkutan)

Jika dipadukan dengan hasil survei ke lapangan dan maka hasil CAP ini adalah memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada wilayah penanganan.

Analisis Kendala dan peluang Penanganan di Wilayah Perencanaan

              Dari beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada wilayah penangan maka terdapat beberapa kendala dan peluang yang dapat diidentifikasikan.

               Analisis Kendala Penanganan di Wilayah Perencanaan

              Data kependudukan yang diperoleh tidak dirinci dalam kelompok usia dan jenis kelamin tingkat pendidikan dsb sehingga keluaran untuk analisa tidak bisa secara tepat dikelompokkan. Dari empat kegiatan yang diinginkan oleh warga dari hasil rembug maka kendala yang ada antara lain kurangnya komunikasi dengan warga yang tanahnya bersentuhan langsung dengan program/kegiatan. Untuk tanah yang sudah jelas batas-batasnya dan disepakati warga sebagai milik umum tidak menjadi masalah namun pada saat misalnya saluran yang akan dibangun dimensinya terlalu lebar tentu mereka akan keberatan. Begitu juga untuk pembangunan TPS permanen masyarakat banyak yang keberatan mereka lebih suka disediakan gerobak sampah.

              Analisis Peluang Penanganan di Wilayah Perencanaan

              Beberapa peluang yang dapat diidentifikasikan antara lain bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran yang cukup baik dari warga mengenai kesadaran bahwa wilayah mereka adalah daerah rawan banjir. Sehingga ada sense yang sama soal ini. Jadi jika ada stimulan dari pihak pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah tentu akan sangat direspon antusias. Sudah adanya BKM dari program  PNPM perdesaaan juga sangat membantu karena mereka sudah melakukan kegiatan hampir berjalan 3 tahun lebih sehingga memperkenalkan program PLP2K-BK ini juga tidak terlalu sulit karena dengan mudah dan cepat dapat dipahami maksud dan tujuannya.

C.                 RENCANA RINCI WILAYAH PERENCANAAN

Rencana rinci wilayah perencanaan disajikan dalam bentuk rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah perencanaan.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan

Rencana struktur ruang dibentuk oleh pusat kegiatan utama dan sub pusat kegiatan. Dalam hal ini yang menjadi pusat kegiatan utama adalah kegiatan perdagangan dan jasa yang berada di sepanjang sisi jalan raya Hutama Karya dan pusat yang kedua yaitu pusat fasilitas Umum yang berada di sisi jalan Puspiptek raya sedangkan sub pusat kegiatan yaitu Posyandu yang berada di lingkungan RT 05/01 dan Musholla di lingkungan RT 02/01.

 

Rencana Pola Ruang Wilayah Perencanaan

Rencana pola ruang yang akan direncanakan mengikuti perkembangan yang sudah ada di lokasi yaitu sepanjang sisi jalan Hutama Karya dan sisi jalan Puspiptek raya sebagai hunian komersial sedangkan hunian swadaya masyarakat  berada di bagian dalamnya yang eksisting sudah banyak rumah sebagai tempat tinggal.